Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnoto, memberikan tanggapan terkait masalah ini setelah menghadiri upacara peringatan HUT Nganjuk ke-1088 di Alun-alun Nganjuk pada Jumat (11/4/2025). Dalam keterangannya, Harnoto mengakui bahwa regulasi mengenai penggunaan mobil siaga desa masih kurang jelas.
"Kalau bicara aturannya, peraturan bupatinya memang tipis. Artinya, belum begitu detail mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh terkait penggunaan mobil siaga," jelas Harnoto.
Meski demikian, ia menekankan bahwa mobil siaga desa seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan situasi darurat.
"Mobil ini seharusnya digunakan untuk kepentingan warga, seperti mengantar orang sakit atau ibu melahirkan," tambahnya.
Menanggapi potensi penyalahgunaan, Dinas PMD berencana melakukan evaluasi dan mempertimbangkan revisi Peraturan Bupati (Perbup) untuk memastikan penggunaan mobil siaga tidak disalahartikan.
"Kita akan pertajam regulasinya. Jika perlu, kita tambahkan sanksi agar penggunaannya lebih terarah dan sesuai tujuan awal pengadaan," ungkap Harnoto.
Program bantuan keuangan khusus kepada desa ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan mewujudkan kepercayaan serta kesejahteraan masyarakat.
M. Saikhu, seorang pemerhati kebijakan publik di Nganjuk, mengomentari keberadaan mobil yang diparkir di tempat wisata Jolotundo Park di Desa Bajulan. Ia menyatakan bahwa jika mobil siaga tersebut digunakan untuk berwisata, itu bukanlah tujuan yang tepat.
"Desa diberi mobil siaga untuk berjaga-jaga apabila ada masyarakat yang membutuhkan yang sifatnya urgent. Hal ini perlu perhatian dari Inspektorat agar penanggung jawab mobil siaga tidak disalahgunakan," katanya.
Saikhu menegaskan pentingnya penggunaan mobil siaga sesuai dengan fungsinya agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Social Footer