M. Ramli, seorang nelayan berusia 42 tahun, menyatakan bahwa pembongkaran yang dilakukan di bawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tampak hanya sebagai formalitas.
“Pagar laut belum semuanya dibongkar. Kemarin cuma seremoni saja. Setelah beberapa hari juga sudah berhenti pembongkarannya,” ungkap Ramli.
Akibat pembongkaran yang tidak tuntas, para nelayan terpaksa mencari celah sempit untuk melaut, yang berimbas pada peningkatan konsumsi bahan bakar.
“Cuma sebagian saja yang dibongkar, tidak semuanya. Jadi nelayan belum maksimal ke lautnya, masih agak sulit,” tambahnya.
Ramli juga mengharapkan perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk merapikan kembali laut agar nelayan dapat melaut dengan leluasa dan memperoleh hasil yang lebih baik.
“Tolong Kang Dedi, rapikan kembali laut kami. Supaya seperti dahulu, nelayan bisa bebas melaut, bisa dapat penghasilan seperti biasa lagi,” pintanya.
Di sisi lain, Deolipa Yumara, kuasa hukum PT TRPN, menjelaskan bahwa bagian-bagian dari pagar laut yang terbuat dari bambu kini menjadi barang bukti dalam proses penyelidikan kepolisian. Oleh karena itu, pembongkaran dihentikan demi kepentingan hukum.
“Kan sudah ada penetapan tersangka. Itu kan barang bukti, barang bukti tidak bisa dihilangkan. Jadi ya menunggu selesai penyelidikan dari Bareskrim Polri,” jelas Deolipa.
Meski demikian, Deolipa memastikan bahwa perusahaan akan melanjutkan pembongkaran setelah semua proses hukum selesai.
“Kita menunggu hasil investigasi dari Bareskrim Polri. Rencananya nanti dibongkar tapi menunggu proses hukum,” tandasnya.
Social Footer