Aksi ini diorganisir oleh warga Desa Sudaji yang diwakili oleh Gede Arta Yasa. Kepala Desa Sudaji, I Made Ngurah Fajar Kurnia, juga terlibat dalam situasi yang memicu protes ini.
Warga menuntut agar kepala desa mundur dari jabatannya, dengan alasan adanya intervensi terhadap desa adat. Selain itu, warga juga menuduh kepala desa menyelewengkan dana bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp 1 miliar. Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh intimidasi yang dialami oleh pengurus adat setempat.
Warga merasa bahwa kepala desa berupaya menguasai desa adat dan menengahi kegiatan adat yang sudah disepakati. Hal ini diperparah dengan insiden di Pura Desa, di mana seorang pengurus adat dicaci maki oleh individu yang diduga terkait dengan kepala desa.
I Made Ngurah Fajar Kurnia mengatakan bahwa kepala desa seharusnya terlibat jika ada permasalahan di desa adat yang belum terselesaikan, sesuai dengan aturan adat dan peraturan gubernur. Dia menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan, meskipun pihak pengurus adat tidak hadir.
Warga berencana untuk menyampaikan surat resmi kepada Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, serta melaporkan masalah ini ke kejaksaan dan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Gede Arta Yasa menegaskan bahwa tuntutan masyarakat tidak dapat diabaikan dan harus segera ditindaklanjuti.
Fajar mengungkapkan bahwa masalah ini telah berlangsung sejak tahun 2024, setelah Kepala Desa Adat Sudaji meninggal dunia. Dia menyatakan kesiapan untuk meminta maaf dan berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan desa adat.
Dalam situasi yang berkembang ini, keterlibatan berbagai pihak, termasuk Babinsa, Babinkamtibmas, dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik yang ada dan menjaga stabilitas di Desa Sudaji.
Social Footer