Status Nasib Desa Baampah dalam Ketidakpastian, Antara Jadi Desa atau Dusun

Sambangdesa.com / Kotawaringin Timur - Desa Baampah, yang terletak di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, kini menghadapi ketidakpastian mengenai statusnya sebagai desa. Perubahan status ini kemungkinan akan bergantung pada perkembangan kasus hukum yang menjerat kepala desa setempat.

Kepala Desa Baampah saat ini ditahan akibat dugaan pemalsuan ijazah, yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan desa, terutama dalam penyusunan dokumen penting seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini masih menunggu proses registrasi kasus tersebut di pengadilan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim, Raihansyah, pihaknya baru dapat memberhentikan sementara kepala desa setelah kasusnya resmi terdaftar di pengadilan. Raihansyah menyatakan, "Kami masih menunggu registrasi berkas di pengadilan. Setelah itu, kepala desa bisa diberhentikan sementara."

Keputusan mengenai langkah yang akan diambil terhadap Desa Baampah akan ditentukan setelah ada kejelasan hukum. Pemerintah daerah telah melakukan pertemuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan DPRD Kotim untuk membahas situasi ini. Raihansyah menegaskan, "Kemungkinan dalam bulan Maret ini kasusnya sudah terdaftar, sehingga kami bisa segera mengambil tindakan. Jika diperlukan, status desa juga bisa diturunkan menjadi dusun."

Pemerintah daerah masih mempertimbangkan berbagai aspek, terutama terkait pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat. "Masih ada waktu hingga Juni 2025 bagi desa untuk menyusun anggaran. Kami berharap dalam periode ini permasalahan bisa diselesaikan, sehingga pemerintahan desa bisa kembali berjalan normal," tambahnya.

Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas, Desa Baampah berisiko kehilangan statusnya sebagai desa dan berpotensi diturunkan menjadi dusun. Situasi ini tentunya menjadi perhatian bagi warga desa dan pemerintah setempat, yang berharap agar proses hukum dapat segera diselesaikan agar pemerintahan desa dapat kembali berfungsi dengan baik.

Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat Baampah dan pihak berwenang diharapkan tetap memantau perkembangan kasus ini demi kelangsungan dan stabilitas pemerintahan desa.