Sepuluh Tahun Terakhir, Jumlah Petani Bojonegoro Mengalami Penurunan

Sambangdesa.com / Bojonegoro - Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, jumlah petani di daerah ini telah mengalami penurunan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Dari 366.484 petani pada tahun 2013, jumlah tersebut turun menjadi 333.951 petani pada tahun 2023. Penurunan ini menjadi tantangan bagi sektor pertanian, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

Pengamat pertanian Zainul Muttakin mengidentifikasi lima faktor utama yang menyebabkan berkurangnya jumlah petani di Bojonegoro. Pertama, alih fungsi lahan yang tidak hanya melibatkan sawah, tetapi juga menurunnya budaya menanam di pekarangan dan hutan. Zainul menjelaskan, “Lahan yang ada tidak hanya sekedar sawah saja, kini budaya menanam berbasis pekarangan dan hutan berkurang.”

Kedua, peralihan generasi menjadi masalah. Banyak orang tua yang tidak ingin anak-anak mereka bertani, beralih ke profesi lain yang dianggap lebih menjanjikan.

“Hal ini berkaitan dengan warisan orang tua pada anak mereka. Jika orang tua punya lahan warisan, turun-temurun luas lahan warisan tersebut akan mengecil,” ungkapnya.

Ketiga, penggunaan alat produksi yang tidak merata. Meskipun teknologi pertanian telah berkembang, banyak petani yang tidak memiliki akses ke alat produksi yang efisien.

“Alat produksi tani nampaknya masih baru dapat dikuasai kalangan tertentu,” jelas Zainul.

Keempat, biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual.

“Banyak petani yang terpaksa menggadaikan atau menjual lahan tani mereka,” tambah Zainul.

Dia menekankan pentingnya pemantauan biaya produksi agar petani tidak terjebak dalam utang.

Kelima, kurangnya regulasi yang mendukung ketahanan pangan di tingkat daerah. Saat ini, petani hanya memiliki Perbup Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri yang perlu diperkuat dengan peraturan lebih lanjut.

Zainul menyarankan pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang dapat memberikan payung hukum bagi ketahanan pangan.

“Pembuatan Perda tidak hanya dikaji secara normatif, namun juga empiris, yakni survei ke lapangan,” jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya perencanaan model bisnis pertanian yang matang, mulai dari pemodalan hingga target pasar. Dengan melibatkan petani dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), diharapkan solusi yang dihasilkan dapat lebih efektif.

Penurunan jumlah petani di Bojonegoro merupakan masalah kompleks yang melibatkan banyak aspek, termasuk alih fungsi lahan, generasi, alat produksi, biaya, dan regulasi. Melalui pendekatan yang holistik dan melibatkan partisipasi aktif dari petani, diharapkan kondisi ini dapat diperbaiki, dan ketahanan pangan di daerah ini dapat terjaga.