Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap memberikan dukungan penuh terhadap program nasional ini. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan direncanakan akan diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.
“Para Bupati dan Wali Kota mungkin sudah mulai berkoordinasi dengan Kepala Desa masing-masing. Penting untuk mencari format yang tepat agar kehadiran Koperasi Desa benar-benar produktif, terutama jika desa tersebut sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi yang berjalan,” ungkap Khofifah.
Program ini diharapkan sejalan dengan visi pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Khofifah menambahkan,
“Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi ujung tombak pembangunan desa. Insya Allah, peluncurannya pada 12 Juli mendatang dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menurunkan kemiskinan.”
Khofifah menjelaskan bahwa terdapat tiga skema dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Pertama, membentuk koperasi baru di desa-desa yang belum memiliki koperasi. Kedua, melakukan rebranding terhadap koperasi yang sudah ada. Ketiga, mengembangkan koperasi yang sudah ada sebagai bagian dari jaringan BUMDes atau lembaga desa lainnya.
Ahmad Zabadi, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, menegaskan bahwa program ini merupakan arahan langsung dari Presiden untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa. “Program ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di desa, seperti rantai distribusi pangan yang panjang, keterbatasan permodalan, serta dominasi perantara yang menekan harga petani dan meningkatkan biaya bagi konsumen,” katanya.
Ahmad menambahkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang multifungsi, antara lain sebagai pusat produksi dan distribusi yang bisa memperpendek rantai pasok, menekan harga di tingkat konsumen, meningkatkan harga di tingkat petani, serta menciptakan lapangan kerja.
“Program ini harus berjalan sesuai target dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Kami melakukan koordinasi secara masif antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan program ini berjalan optimal, termasuk strategi percepatan, pemantauan, serta evaluasi berkala,” ujar Ahmad.
Ahmad juga menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan berdasarkan pemetaan koperasi yang telah ada. Saat ini, terdapat 4.088 koperasi unit desa yang masih aktif, sementara 4.615 koperasi lainnya dalam kondisi tidak aktif dan akan direvitalisasi agar layak. Selain itu, sebanyak 64.766 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) akan ditransformasikan menjadi koperasi, dan pendataan akan dilakukan terhadap desa-desa yang belum memiliki Koperasi Unit Desa (KUD).
“Kami berharap dengan strategi ini, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar menjadi solusi bagi ekonomi masyarakat desa,” tutup Ahmad.
Social Footer