Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khoiru Rahmat, menjelaskan bahwa penyaluran BLT Dana Desa merupakan salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan oleh setiap kalurahan. Menurut ketentuan, pemerintah kalurahan diwajibkan mengalokasikan maksimal 15% dari pagu dana desa untuk penyaluran BLT, meskipun setiap kalurahan dapat memilih untuk mengalokasikan dana di bawah batas tersebut.
“Alokasi 15% dari dana desa merupakan jumlah maksimal, karena kalurahan bisa menanggarkan di bawah alokasi tersebut. Jadi, ada yang mengalokasikan 5%, 10%, atau lainnya karena memang di setiap kalurahan tidak sama,” kata Khoiru.
Dari total 2.810 penerima yang tersebar di 144 kalurahan di wilayah Gunungkidul, bantuan diberikan selama setahun dengan besaran Rp300.000 per bulan untuk setiap penerima. Dengan demikian, total alokasi untuk BLT di 144 kalurahan mencapai Rp10.116.000.000.
Khoiru juga mengonfirmasi bahwa hingga akhir Maret, seluruh kalurahan di Gunungkidul telah mencairkan dana desa termin pertama. Total alokasi yang diterima untuk tahun 2025 adalah Rp168.808.759.000, yang terdiri dari alokasi dasar sebesar Rp100.491.934.000 dan alokasi formula Rp62.629.605.000. Selain itu, terdapat juga alokasi kinerja sebesar Rp5.687.220.000.
“Tahap pertama yang sudah dicairkan sebesar Rp99,68 miliar,” tambah Khoiru.
Sutarpan, Lurah Girisekar, Panggang, juga memberikan informasi terkait penggunaan dana desa di kalurahannya. Tahun ini, Girisekar mendapatkan pagu dana desa sebesar Rp1,2 miliar dan telah melakukan pencairan untuk termin pertama.
“Sudah cair kemarin. Tapi, anggarannya belum diambil semua dari rekening kas kalurahan,” jelas Sutarpan. Ia menambahkan bahwa penyaluran BLT di Kalurahan Girisekar terdiri dari 34 warga, dengan jumlah penerima masih di bawah 15% dari pagu yang dimiliki.
Dengan adanya program BLT Dana Desa ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan serta mendukung ketahanan ekonomi lokal di tengah tantangan yang ada.
Social Footer