APDESI Bantul Ragu Terhadap Keberlanjutan Rencana Koperasi Desa

Sambangdesa.com / Bantul - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Bantul menyatakan keraguan terhadap rencana pemerintah untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih, yang dijadwalkan akan berdiri pada Juni 2025. Meskipun rencana ini sudah dicanangkan, kejelasan mengenai program dan mekanisme koperasi masih belum terlihat.

Ketua Apdesi Bantul, Marhadi Badrun, mengungkapkan keprihatinan mengenai kepastian dan detail pelaksanaan program ini.

"Kalau cuma berdiri saja ya tidak masalah, tapi terkait dengan programnya, mau apa, mau bagaimana, itu yang belum jelas," ujarnya dalam pernyataan di Rabu, 5 Maret 2025.

Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk menyerap hasil panen petani, meningkatkan efisiensi distribusi, dan menstabilkan harga. Namun, Marhadi mempertanyakan sumber dana untuk menjalankan program ini, mengingat dana desa yang sudah dianggarkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Dusun (Musdus).

Pemerintah menargetkan koperasi ini dapat berdiri pada Juni 2025, namun pertanyaan mengenai alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat masih menggantung. Marhadi menekankan pentingnya proses yang transparan, "Padahal dana desa itu kan sudah dimusdeskan. Jadi kalau pemerintah pusat ingin melaksanakan langsung, ya bisa saja, tapi semuanya harus pakai proses," jelasnya.

Rencana pembentukan koperasi ini berlaku di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia, termasuk di Bantul. Namun, saat ini belum ada koperasi desa yang berdiri di 75 desa wilayah setempat, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya tumpang-tindih antara program koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan koperasi ini dianggap penting untuk memperkuat ekonomi desa dan memberikan dukungan kepada petani lokal. Namun, ketiadaan koperasi yang sudah berjalan di tingkat desa menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keberlanjutan program ini.

residen Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri pada 3 Maret 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, untuk menetapkan kebijakan strategis ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa koperasi akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa dan akan didukung oleh dana desa yang ada.

Zulhas juga menambahkan bahwa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun.

"Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai Rp3 hingga Rp5 miliar. Kan ada dana desa Rp1 miliar per tahun, kalau lima tahun kan berarti Rp5 miliar," jelasnya.