Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menguraikan bahwa indeks desa ini merupakan mandat langsung dari Presiden RI. Pemerintah, bersama dengan para pemangku kepentingan terkait, telah menjalankan amanat tersebut untuk menghasilkan satu standar pengukuran terhadap kemajuan pembangunan desa di seluruh Indonesia.
"Indeks desa ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan desa, sehingga kita dapat memahami sejauh mana perkembangan pembangunan di suatu desa, termasuk tingkat kemiskinan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan ekonomi rata-rata," jelasnya di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (4/3/2024). Teni menambahkan bahwa indeks desa akan membantu menentukan apakah suatu desa sudah maju atau masih tertinggal, sehingga dapat ditentukan langkah perbaikan yang tepat.
"Kita akan mengetahui dalam aspek mana desa tersebut tertinggal, apakah dari segi lingkungan, sosial, ekonomi, dan lainnya, untuk memastikan kemajuan desa di 75.265 desa di Indonesia," katanya.
"Ini hanya tahap peluncuran. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan pelatihan, pengumpulan data, dan perhitungan oleh BPS untuk menjaga statistik yang objektif dan valid, sehingga indeks ini dapat digunakan secara efektif pada tahun 2025," tambahnya.
BPS mencatat bahwa pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,22%, melebihi angka kemiskinan di perkotaan yang mencapai 7,29%.
Teni menyampaikan bahwa untuk mencapai pembangunan yang merata, perlu tidak hanya menekan kesenjangan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia, tetapi juga mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan.
"Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 akan difokuskan pada pengintegrasian pembangunan desa yang lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa. Desa harus mampu tumbuh dan berkembang bersama kota," tegasnya.
Social Footer