Sambangdesa.com / Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintahan desa muncul dan menjadi hub ekonomi baru. Ia menilai hal ini sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan RI dan menahan laju urbanisasi.
“Itu salah satu misi sahabat di desa, untuk melindungi masyarakat agar bisa hidup nyaman dan sejahtera. Kalau bisa, kami akan terus menambahkan jargon ‘tinggal di desa tapi rezekinya rezeki orang kota'. Jadi cukup keren,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29 Agustus 2023).
Hal itu diungkapkannya saat membuka rapat koordinasi (Rakor) persiapan implementasi rencana penyempurnaan tata kelola
Untuk mencapai langkah tersebut, pemerintah desa harus mengoptimalkan pendapatan utama desa (PADes). Selain itu, Tito juga menyarankan agar desa tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat saja, namun juga bisa memaksimalkan potensi yang ada dan menjadi desa mandiri.
Selain itu, desa perlu menyadari bahwa dana transfer dari pemerintah pusat merupakan stimulan yang dapat menjadikan desa semakin inovatif dan mandiri.
Ia menjelaskan, sebagian besar kemajuan suatu desa ditentukan oleh kepala desa (kades). Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya penguatan kapasitas kepala desa.
Selain itu, kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab penting terhadap desa, antara lain merumuskan kebijakan, merumuskan peraturan desa, dan mengelola keuangan desa. Kepala desa perlu memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk membantu lancarnya pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut.
“Kami ingin semua kepala desa punya kapabilitas. Pemimpin yang visioner, manajerial, disegani, dan pemimpin kuat. Ada tiga hal penting dari pemimpin kuat. Dia harus punya kekuasaan. Dia harus punya kekuasaan. Dia harus punya pengikut, dia harus punya pengikut. punya ide,” katanya.
Terkait hal tersebut, Tito mengatakan pihaknya dan Bank Dunia sedang menyusun rencana pemberdayaan kepala desa. Program ini diharapkan dapat memotivasi kepala desa untuk memiliki kemampuan kepemimpinan yang kokoh dan pemahaman terhadap sistem pemerintahan. Hal ini membuat penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih maju dan terhindar dari permasalahan hukum yang timbul karena ketidaktahuan birokrasi.
Tito berharap program ini juga dapat mengembangkan kemampuan kewirausahaan para kepala desa. Ia meyakini keterampilan tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan realisasi PADes.
Selain itu, ia meminta kepala desa memaksimalkan jaringan di lingkungan Posyandu dan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
“Kunci pembangunan desa adalah sosok pemimpinnya, kepala desa. Jika dia bisa melakukan itu, tidak masalah karena dia bisa melakukan perubahan pada desanya secara otomatis. Ini sekali lagi penting untuk lompatan besar bangsa kita, tidak hanya saat ini, yang mendapat manfaat di kemudian hari bisa jadi adalah anak cucu kita ke depan,” ujarnya.
Social Footer