Tingkat Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan Desa Meningkat

Sambangdesa.com - Tingkat keterwakilan perempuan di level organisasi dan pemerintahan desa atau kelurahan semakin meningkat. Menurut data terbaru dari Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada bulan Maret 2023, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam organisasi atau lembaga di tingkat desa. Persentase keterwakilan perempuan tersebut mencapai angka yang menggembirakan, yaitu 38,6 persen di pemerintahan desa, 28,45 persen di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 55,55 persen di Lembaga Kemasyarakatan Desa, 46,1 persen di Lembaga Adat, dan 33,69 persen di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tren ini menunjukkan adanya peningkatan yang positif dalam partisipasi perempuan dalam struktur kelembagaan desa. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa berperan penting dalam meningkatkan representasi dan keberagaman dalam pengambilan keputusan lokal. Selain itu, hal ini juga memperkuat peran perempuan dalam menghadapi berbagai isu sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di desa.

Peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintahan desa mengirimkan pesan yang kuat tentang inklusivitas dan kesetaraan gender di tingkat lokal. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mendorong partisipasi perempuan dalam organisasi dan lembaga desa, seperti kebijakan inklusi gender dan program pelatihan, tampaknya telah memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan di desa-desa.

Lenny Nurhayanti Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menggambarkan perkembangan keterwakilan perempuan dalam lembaga adat. "Selama ini, lembaga adat desa didominasi oleh laki-laki, namun sekarang telah muncul satu perempuan yang menjadi ketua lembaga adat desa. Hal ini merupakan perubahan yang luar biasa dalam sejarah adat desa di Indonesia." ucap Lenny, Rabu (7/6/23).

Lenny juga menekankan bahwa meskipun persentasenya belum tinggi, namun mencapai posisi tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah bagi perempuan karena mereka harus memiliki kapasitas yang memadai. Untuk mendukung hal ini, Kementerian PPPA telah melaksanakan pelatihan kepemimpinan khusus untuk perempuan di pedesaan.

"Walaupun angkanya belum tinggi, namun mencapai posisi ini bukanlah perkara mudah karena perempuan perlu memiliki kapasitas. Kementerian PPPA telah mengadakan pelatihan kepemimpinan khusus untuk perempuan di pedesaan." tambah Lenny.

Lenny menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan telah mengalami peningkatan. Selain itu, perempuan juga didorong untuk aktif berpartisipasi. Lenny menyampaikan, "Jika sebelumnya perempuan tidak memiliki platform untuk menyuarakan pendapat, sekarang kita berupaya untuk mengikutsertakan mereka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa." ungkap Lenny.