Penggunaan Dana Desa Diduga Tidak Transparan, Warga Segel Balai Desa Pangkalan Purwakarta

Warga Desa Menyegel Kantor Desa Pangkalan. Penyegelan Dilakukan Buntut Ketidak Transparan Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Setempat / Foto: Tribun.com

Sambangdesa.com - Kantor Desa Pangkalan di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, telah disegel oleh warga. Harapan warga adalah agar pejabat desa dapat memberikan transparansi mengenai penggunaan dana desa tahun 2022, termasuk rincian pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 1 miliar.

Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada hari Jumat (9/6/23), sekitar pukul 11.00 WIB, warga menggunakan alat peraga berupa sepanduk untuk menyegel kantor desa. Sepanduk tersebut berisi permintaan kepada kepala desa untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana desa.

Abdur Rosidirman, seorang perwakilan dari warga Desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, mengungkapkan bahwa masyarakat tidak merasakan manfaat dari dana desa pada tahun anggaran 2022.

"Karena tidak ada bukti fisik yang menunjukkan penggunaan semua anggaran, baik untuk pembangunan, pertanian, bantuan Covid-19, dan lainnya." ungkap Abdur kepada wartawan.

"Sebagai hasilnya, masyarakat bertanya-tanya tentang keberadaan dana anggaran tahun 2022," kata Abdur kepada wartawan di sekitar Kantor Desa Pangkalan, Jumat (9/6/2023).

Menurut Abdur berdasarkan informasi dan pengetahuan warga, terdapat alokasi anggaran desa sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan. Namun, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda fisik bangunan tersebut.

Abdur menjelaskan bahwa warga memasang sepanduk tersebut sebagai permintaan penjelasan kepada kepala desa. Hingga saat ini, mereka belum menerima penjelasan mengenai penggunaan dana desa tersebut.

Saat ini, Abdur bersama warga lainnya berharap agar Kepala Desa Pangkalan, Asep Yudiana, mengundurkan diri dari jabatannya.

"Tuntutan masyarakat adalah agar Desa Pangkalan saat ini dapat menjadi tempat yang tenang, harmonis, dan damai. Dengan penuh hormat, kami dari Forum Komunikasi Masyarakat dan saya sebagai perwakilan, meminta kepala desa untuk mengundurkan diri dari jabatannya," ujar Abdur.

Ia mengungkapkan bahwa tuntutan untuk pengunduran diri kepala desa telah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bahkan, ia menyatakan bahwa sudah ada lebih dari 1.000 warga yang telah menandatangani dan mengumpulkan KTP sebagai permintaan agar Kepala Desa Pangkalan mengundurkan diri. "Sudah ada lebih dari seribu tandatangan yang dilengkapi dengan KTP warga yang meminta kepala desa Pangkalan untuk mundur," ucapnya. Namun, hingga saat berita ini ditulis, Kepala Desa Pangkalan belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan yang diajukan oleh masyarakat.