Perencanaan Penggunaan Dana Desa Harus Berbasis Data IDM dan SDGs

Sambang Desa

Sambangdesa.com - Sejak terbitnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, mulai tahun 2015 - 2022 pemerintah telah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp468,9 triliun kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Sedangkan Pagu DD tahun 2023 yang diperuntukkan bagi 75.256 Desa se-Indonesia mencapai Rp72 triliun. Keterangan tersebut disampaikan oleh sugito, Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendesa PDTT di Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, dalam acara Seminar Nasional bertajuk SDGs Desa; Arah Kebijakan dan Model pembangunan Desa Berkelanjutan. Rabu (3/5/23)

“Meski sempat menurun akibat pandemik Covid-19, pagu Dana-Desa tahun ini sudah kembali meningkat.” Ungkap Sugito. Menurutnya, peran Dana Desa dalam pemulihan ekonomi nasional terbukti sangat besar, mengingat 91% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbasis Desa dan 71% penduduk Indonesia berlokasi di pedesaan.

“Artinya efektifitas penggunaan DD yang berbasis data IDM (Indeks Desa Membangun) maupun data SDGs Desa harus menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan desa ke depan,” tegas Sugito.

“Mengapa data IDM dan SDGs Penting? Dalam Filosofi tentang pemberdayaan dan pembangunan desa. Tidak ada 1 obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit, tapi dengan diagnosa yang tepat, pemberian obat yang jelas, pemberian konseling berkelanjutan, dan ada sugesti yang kuat dari si sakit, bukan mustahil mereka untuk menjadi sehat,” ujarnya.

Seminar yang berlangsung secara Hybrid tersebut diikuti oleh kurang lebih 2.000 orang peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang profesi, seperti akademisi, pegiata\ desa dan pendamping desa. Pembicara dalam seminar tersebut selain dari Dirjen PDP Kemendesa PDTT juga juga menghadirkan Wakil Rektor I Unesa, Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Madlazim, M.Si, dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Ir Budi Sarwoto, MM, dan Koordinator TPP (Tenaga Profesional Pendamping) Jawa Timur Muhammad Ashari M.Hi.

Dalam paparan yang lain, senada dengan Kemendesa, Prof. Dr. Madlazim, M.Si, menilai bahwa Indonesia tidak akan maju kalau desa-desanya belum maju. “Mestinya, dalam pembangunan, fokus kita adalah membangun desa terlebih dahulu." Ucap Madlazim.

Sementara, dalam kesempatan yang sama Ir Budi Sarwoto, MM Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim menyatakan bahwa pada tahun 2021, Provinsi Jatim telah terbebas dari desa tertinggal. “Kami dari Pemprov Jawa Timur memiliki strategi, kebijakan, program dan inovasi dalam rangka mencapai tujuan SDGs Desa” ungkap Budi.

Menurutnya, Pemprov Jawa Timur telah memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola administrasi pemerintahan desa dan mendorong kerja sama antar desa dan atau pihak lain dalam upaya peningkatan ekonomi dan penguatan desa.

“DPMD Provinsi Jawa Timur memiliki program inovasi pemberdayaan masyarakat dan desa seperti klinik BUMDesa, Jatim puspa, Bantuan Keuangan Khusus untuk desa berdaya. Berkat inovasi tersebut, Berdasarkan data IDM, pada tahun 2022 pencapaian status desa mandiri di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. Ada 1490 Desa Di Jawa Timur yang sudah menyandang status desa mandiri, jumlah tersebut meningkat dari pencapaian tahun 2021 yang hanya 697 desa,” terang Budi.

Sedangkan Nara Sumber lainnya, Muhammad Ashari, Koordinator Provinsi TPP Jawa Timur, menyatakan bahwa dengan adanya SDGs Desa maka arah dan tujuan Pembangunan di desa akan lebih terarah dan terukur. Sehingga harapan untuk memakmurkan dan memandirikan desa dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada akan lebih terintegrasi.

“Kekuatan pengembangan potensi desa dan kawasan perdesaan perlu didukung oleh semua unsur. Pengembangan potensi Desa dan Kawasan Perdesaan tak bisa dilakukan satu unsur saja. Komitmen dan sinergi antar unsur satu dengan unsur lainnya menjadi kunci utama," ungkapnya.